2024 Harus Ganti Gubernur

 November 2024 nanti, Sumatera Barat akan menggelar pesta Demokrasi, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemilihan Kepala Daerah Provinsi ini tidak saja di gelar di Sumatera Barat, tetapi juga akan diselenggarakan di seluruh Provinsi se-Indonesia. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, mulai menjabat pada tahun 2021. 

Banyak rakyat Sumatera Barat menganggap atau mungkin terkecoh dengan penampilan seorang Mahyeldi, sehingga Gubernur Sumatera Barat itu dianggap Tokoh, Takah dan Tageh. 3T yang dikamuflase itu membius masyarakat Sumbar sehingga si Gubernur yang dimodif agar terlihat sebagai seorang tokoh, takah dan tageh itu memenangkan pilgub yang lalu. 3T yang disematkan kepada Gubernur bukan merupakan tolak ukur bagi masyarakat memilih seorang pemimpin. Karena bisa saja ketokohan, takah dan tageh itu hanya sekelas RT. Sementara ruang lingkup kepemimpinan seorang Gubernur lebih luas bahkan dari kelurahan.

Memilih pemimpin yang mesti diperhatikan adalah isi kepala, etika, problem solving (penyelesaian masalah), decision making (pengambilan keputusan). Problem solving dan decision making Gubernur Sumbar, Mahyeldi amat buruk. Dan gagasannya untuk kemajuan Sumbar tidak jelas.

Tahun 2022 yang lalu, ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengkritisi Gubernur akibat banyaknya proyek Pemprov Sumbar yang mangkrak, terhenti dan lain-lain. Akibatnya pembangunan di Sumbar menjadi terkendala. Gubernur diminta untuk menuntaskan persoalan itu. Tetapi nampaknya Gubernur tidak berbuat apa-apa. Atau justru tidak peduli. Sebab di tengah proyek yang banyak bermasalah tersebut, bertambah proyek Pemprov Sumbar yang tidak jelas, seperti contoh pengadaan unggas untuk 250 kelompok masyarakat di 19 Kabupaten/Kota. Pemberitaan Harian Singgalang pada Juni 2023 yang lalu, dituliskan bahwa obat-obatan untuk unggas sampai kepada masyarakat, tetapi unggasnya tidak. Mungkin sang Unggas terbang sendiri atau justru "diterbangkan". Sehingga terjadi pemutusan kontrak dengan pemenang tender.

Tidak hanya permasalahan proyek di lingkungan Pemprov Sumbar, PSN Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat juga menjadi tolak ukur problem solving Gubernur sangat buruk. Tanpa angin dan badai, Gubernur seenaknya saja menyatakan lahan yang dihuni oleh ribuan warga berstatus clear and clean, padahal ada warganya yang menetap di lahan tersebut. Ditambah ketika masyarakat Air Bangis melakukan aksi demontrasi menuntut penyelesaian masalah, Gubernur pada awalnya berjanji untuk bertemu dengan warga, namun seperti biasa, janji politisi kebanyakan meleset, begitu juga politisi bernama Mahyeldi sebagai Gubernur. Selesai subuh, Gubernur terlihat di dalam Masjid Raya Sumbar berbincang-bincang dengan jamaah perempuan, kemudian di luar Masjid, Gubernur terlihat adu argumen dengan salah satu peserta aksi. Gubernur tampak marah.

Tak lama berselang, Gubernur bertemu dengan warga yang pro PSN Air Bangis. Di sini tampak bahwa penyelesaian masalah seorang Mahyeldi sebagai Gubernur Sumbar teramat buruk. Sudah tentu warga yang pro terhadap PSN akan manut saja atas keputusan Gubernur. Justru Mahyeldi seharusnya membuka diskusi lebih awal dengan masyarakat yang terancan tergusur dari lahan yang telah mereka tempati sebelumnya. Alih-alih berdialog dengan warga, entah karena kedatangan capres yang didukung oleh PKS ke Masjid Raya Sumbar, kepolisian Polda Sumbar "mengusir paksa" warga Air Bangis yang sedang istirahat di Masjid Raya Sumbar. Jurnalis, aktivis, mahasiswa dan warga mengalami tindakan represif dari aparat keamanan kala itu. Terlihat kebengisan Mahyeldi dan 3T yang disematkan kepada Mahyeldi terbantahkan.

Deretan proyek mangkrak Pemprov Sumbar yang tak diketahui penyelesaiannya, Sumbar dilanda bencana alam. Erupsi Gunung Marapi, banjir Lubuk Sikaping, longsor Palupuh, banjir Sijunjung, Dharmasraya, dan banjir Harau Kabupaten 50 Kota, Gubernur Sumbar malah memilih menonton di bioskop bersama salah satu ustadz kondang. Kemudian daripada mengunjugi korban banjir dan longsor, Gubernur malah mengutamakan menghadiri penutupan hari jadi Kota Payakumbuh. Memang buruk decision making sang Gubernur. Dia tak mengerti mana yang harus lebih  diutamakan sebagai seorang Gubernur. Padahal ada nyawa yang melayang akibat bencana alam itu.

Banjir yang melanda Lubuk Sikaping menyisakan material kayu yang diduga akibat dari aktivitas Pembalakan Liar. Faktanya di lapangan, material kayu tersebut membuat aliran sungai di beberapa titik tersumbat kemudian air sungai meluap membanjiri rumah warga dan jalan raya. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam pasal 5 dan 8, Pemerintah Daerah (Gubernur) bertanggungjawab mencegah dan memberantas perusakan hutan. Gubernur Sumbar tidak menindaklanjuti dugaan pembalakan liar di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Patut dinyatakan bahwa Eksekutif Control Mahyeldi sebagai Gubernur Sumbar teramat lemah.

Oleh sebab itu, maka tidak ada alasan lain bagi masyarakat Sumbar untuk mempertahankan Pemimpin yang tak pandai mengambil keputusan dan tidak mengerti cara menyelesaikan masalah. Lalu tidak mengontrol terlaksananya pemerintahan yang baik di bawah kepemimpinannya. Sudah selayaknya Pemilu pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2024, menghasilkan pergantian kepemimpinan. Agar beberapa deretan kasus proyek Pemprov Sumbar yang mangkrak, terhenti, tak berjalan dan lain-lain serta dugaan pembalakan liar di Sumbar bisa diusut dan diproses hukum para pelakunya.

#2024harusgantigubernur