Opini Vaath

 "Tidak ada lapangan kehidupan yang sedemikian kotor seperti politik". Statement Adolf Hitler, Pemimpin Jerman Nazi. Hitler menjustifikasi pernyataannya tersebut dengan memerintahkan pasukannya membunuh kaum Yahudi. Secara moral tentu perintah tersebut kontradiktif dengan etika politik. Secara etika perintah tersebut tidak mengikat pasukannya meskipun yang "melanggar" dieksekusi oleh Hitler. Pernyataan Hitler itu semakin berkembang sampai era modern ini. Tentu saja pembenaran ini tidak hanya berbahaya melainkan tidak tepat. Nilai-nilai moral tidak menganggap pernyataan umum adalah sesuatu yang absolute. Begitu juga pernyataan politik itu kotor. Pandangan Aristoteles bahwa etika dan politik itu adalah satu kesatuan. Tidak seharusnya politik dipisahkan dari etika. Karena etika membawa seseorang untuk menjadi baik dan berperilaku baik. Ketika keduanya dipisahkan satu sama lain, artinya politik itu akan dilaksanakan dengan kesewenang-wenangan. Politik yang seharusnya me...

 Indonesia telah mengantongi tiga nama capres 2024. Satu ketum partai, satu petugas partai, yang satu lagi "dicomot" oleh partai alias tidak terdaftar sebagai kader di partai politik mana pun. Bermacam polemik muncul setelah tiga capres tersebut diumumkan ke publik. Nama pertama adalah Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Ketika Nasdem mengusung Anies, kelompok lain merasa tidak senang dengan pencapresan tersebut, karena salah satu yang mengusung adalah partai koalisi pemerintah saat ini. Perdebatan sengaja diumbar ke publik sehingga pendukung Anies perang urat saraf dengan kontra Anies. Bahkan satu partai penguasa menampakkan dengan terang ketidaksukaannya atas pencapresan Anies. Pasca Anies didapuk menjadi capres 2024, kaum terpelajar menuntut Anies untuk berbicara kemana arah politiknya. Sebab ungkapan Anies antitesa Jokowi menggema pasca pengusungan. Ungkapan itu juga yang membuat publik gaduh. Sebab Anies pada periode pertama adalah tim sukses Jokow...

 Tren politik modern ini dipertontonkan oleh partai politik Indonesia dengan terang yang arah dan tujuannya jauh dari fungsi partai politik sesungguhnya. Partai Politik sejak awal enggan mengirimkan kader mereka untuk melayani masyarakat agar kepentingan masyarakat tersebut terpelihara. Alih-alih mempersiapkan kader mereka untuk mewakili aspirasi rakyat, partai politik hanya sebatas mengirimkan kader mereka untuk menjamin kepentingan partai dan kepentingan presiden yang mereka usung. Pernyataan mewakili aspirasi rakyat adalah sesuatu yang tidak benar-benar nyata. Saat ini, dalam rangka kontestasi pilpres 2024, hanya satu partai yang sebenarnya tidak perlu berkoalisi untuk mengikuti pesta termahal di Republik ini. Partai tersebut adalah PDIP. Awalnya Ibu Megawati sempat jemawa dengan keistimewaan yang didapatkan PDIP. Partai Banteng ini sejak awal sudah mengantongi tiket "basi" untuk mengikuti pemilu. Meskipun basi, itulah fakta buruknya sistem pemilu Indonesia. Partai Banteng...

Tahun 2023 adalah tahun politik. Pemilu 2024 sedang berproses menuju pesta termahal di Republik ini. Elite dan partai politik menyusun strategi untuk memenangkan pertarungan. Eksekutif maupun legislatif bergerak di permukaan mengkampanyekan partai dan kader mereka. Bukan hanya di permukaan tentunya, untuk meraih kemenangan di pemilu mereka yang berkepentingan juga melakukan pergerakan "di bawah tanah". Guna merebut kekuasaan aturan kerap dilanggar dan mereka "bebas" melakukannya. Kerap Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran, baik verifikasi faktual maupun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kader partai. Sementara partai politik sebagai kendaraan menuju eksekutif dan legislatif kerap tak berdaya atas kelakuan para kader mereka yang kedapatan membagi-bagi uang dengan dalih zakat mal di tahun politik ini. Alih-alih memberikan teguran, parpol tampak membela perilaku tak etis kader mereka. Partai Politik juga sedang mengotak-atik si...