Pergeseran Budaya

 Pemimpin itu berasal dari rakyat. Ditulisan sebelumnya saya mengistilahkan rakyat adalah rahim pemimpin. Artinya, karena rakyat lebih dahulu ada maka kultur seorang pemimpin pasti tidak akan jauh berbeda dari yang dipimpin. Adat istiadat, budaya atau kebiasaan pemimpin semestinya sama dengan yang dipimpin. Kesamaan budaya itu seharusnya menjadi dasar bagi seorang pemimpin menjaga, memelihara, merawat dan melestarikannya.

Namun seiring terbentuknya pemerintahan, terjadi pergeseran budaya antara pemimpin dan yang dipimpin. Yang saya maksud dalam konteks ini adalah budaya masyarakat mempertahankan harta atau hak mereka. Lihat saja di website Mahkamah Agung, ribuan kasus terdokumentasikan di mana ribuan rakyat dalam hal mempertahankan tanah, mereka melakukan upaya-upaya peradilan baik tingkat pertama, banding, kasasi bahkan peninjauan kembali. Artinya masyarakat dalam hal mempertahankan harta akan berupaya sedemikian rupa agar harta tersebut tidak lepas dari dirinya.

Kemudian pergeseran budaya itu nampak pada diri seorang pemimpin. Ketika kekuasaan digenggamannya, alam raya nan indah yang merupakan hak masyarakat adat, di mata seorang pemimpin terlihat ladang cuan. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 diartikulasikan sesuai kehendaknya. Rakyat dibodohi, Undang-undang dilanggar dengan dalih pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Pemimpin seperti itu menampakkan budaya yang bertolak belakang dari yang dipimpin. Ketika yang dipimpin mempertahankan hak nya sampai darah penghabisan, pemimpinnya malah menjual sampai kekayaan itu tak tersisa. Entah budaya siapa dan dari mana pemimpin itu belajar budaya seperti itu. Patut dipertanyakan, pemimpin yang bertolak belakang secara budaya dari yang dipimpin, apakah pemimpin itu sejatinya berasal dari kultur yang sama dengan yang dipimpin? Kenapa rakyat begitu semangat mempertahankan hak nya, sementara pemimpinnya memiliki semangat menjual?



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Realitas Ekonomi dalam Politik

 Perpolitikan Indonesia semakin dewasa semakin mengarah pada pragmatisme. Mayoritas politisi dewasa ini cenderung pragmatis. Semua cara dilakukan untuk merebut kekuasaan. Salah satu cara yang begitu ampuh adalah memanfaatkan ekonomi. Ekonomi memiliki, setidaknya dua fungsi. Fungsi pertama, bahwa ekonomi dapat memberikan hukuman bagi individu, organisasi atau bahkan suatu negara. Contoh ekonomi dapat menghukum adalah embargo yang dilakukan oleh negara dengan ekonomi besar dan kuat kepada negara lain. Meskipun tidak selalu efektif, namun embargo dapat mengguncang perekonomian suatu negara. Fungsi ekonomi yang kedua adalah ekonomi mampu mempengaruhi individu, organisasi dan negara. Contohnya seperti seorang koruptor yang merupakan pengambil kebijakan (decision maker) yang disuap oleh suatu perusahaan agar kebijakan yang akan diambil memberikan keuntungan kepada perusahaan. Kemudian, dalam proses politik, ekonomi tidak saja dapat mempengaruhi seorang pemilih dalam pemilu, melainkan eli...
Baca selengkapnya

Belajarlah dari Thomas Jefferson

Media sosial digunakan oleh hampir seluruh manusia di muka bumi. Muda, tua, anak-anak bermain gadget. Di media sosial pun orang dapat dengan mudah mengakses berita dan informasi. Bermacam hal mudah dibahas. Politik, agama, hukum, sosial, sejarah dan lain sebagainya. Di media sosial pun orang-orang bisa menambah pundi-pundi penghasilan, baik melalui tulisan maupun video. Kalangan ulama pun menggunakan platform digital untuk menyebarluaskan dakwah mereka. Politisi juga berkampanye di media sosial. Era digital memberi bergudang manfaat. Penyebarluasan dakwah atau kajian islam semakin merebak dan gampang diakses oleh umatnya. Namun dari sekian banyak konten yang dipublikasikan berdampak positif dan negatif. Orang yang mendengar dakwah ketika tidak sesuai dengan logika dan tindakan serta cara ibadah yang biasa mereka kerjakan, mereka kemudian mencaci maki, menghina, memfitnah dan menuduh orang yang berceramah dengan membangun narasi yang menjatuhkan dan merendahkan ilmu dan pribadi ulama ya...
Baca selengkapnya

Fakta Sejarah Demokrasi Indonesia

 Mahkamah konstitusi pandai benar memicu kegaduhan di Republik Indonesia. Saat Mahkamah ketahuan berselingkuh dengan kekuasaan, dan melahirkan anak yang bernama putusan 90, mereka yang katanya berdaulat, marah dan melabeli Mahkamah sebagai perusak demokrasi. Tak lama berselang, Mahkamah Konstitusi memicu kegaduhan baru. Mahkamah mencoba memulihkan nama baiknya dari perselingkuhan itu dengan melempar tulang ke arah gonggongan. Lemparan itu begitu ampuh sehingga gonggongan berubah menjadi kibasan ekor sebagai pertanda kepatuhan pada pelempar tulang. Dan tulang itu disebut putusan 60 dan putusan 70. Gonggongan kepada MK itu, setelah mendapat tulang, berubah arah. Kelompok lain yang disebut Legislatif mencoba merampas tulang itu dari mulut mereka yang mengibaskan ekor. Tentu hal itu memicu kemarahan. Jalanan tumpah ruah, fasilitas umum dirusak, dan lain sebagainya akibat percobaan perampasan tulang. Akhirnya tulang terselamatkan sementara. Namun upaya perebutan tulang itu disebut juga ...
Baca selengkapnya