Gubernur Sumbar Sariawan

 Gubernur dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu kada. Otomatis gubernur bertanggung jawab langsung kepada warga yang ia pimpin. Itulah salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial. Apa saja yang menjadi tugas seorang kepala daerah warga berhak mengetahui sampai di mana perkembangannya.

Namun ada yang aneh atas diamnya buya Mahyeldi atas temuan atau informasi yang disampaikan ketua fraksi partai Gerindra Sumatera Barat. Di mana ada delapan proyek pemprov Sumbar yang mangkrak. Terakhir proyek pengadaan unggas. Di Kabupaten Solok, obat-obatan dan vitamin untuk unggas sampai ke tangan masyarakat tetapi unggasnya tidak. Mungkin dihalau seseorang sehingga unggasnya lari atau terbang ketakutan. Peran Buya sebagai Gubernur dipertanyakan, kenapa bisa seseorang itu menjadi penyebab tidak sampainya unggas ke tangan masyarakat.

Yang kedua terkait temuan BPK terhadap 22 proyek di Sumbar yang diduga kuat bermasalah. Buya Mahyeldi sebagai Gubernur kembali mendadak sariawan alias tidak menanggapi dan tidak mengklarifikasi ke publik atas temuan BPK itu. Eksekutif Kontrol yang diberikan kuasanya kepada Gubernur tidak dilaksanakan dengan baik. Itu menjadi salah satu faktor terjadinya masalah dalam pembangunan di Sumatera Barat. Miliaran uang negara yang disinyalir terbuang sia-sia sudah seharusnya Gubernur bertanggung jawab.

Terakhir komnas ham Sumbar melaporkan temuannya bahwa diduga di Provinsi Sumatera Barat terjadi pelanggaran HAM dalam konteks Agraria. Komnas Ham bersama LBH Padang berupaya meminta klarifikasi Buya Mahyeldi, lagi-lagi menurut pemberitaan, Gubernur mendadak sariawan alias belum menanggapi laporan itu.

Ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum di provinsi yang dipimpin Buya Mahyeldi tetapi gubernur tidak memberikan klarifikasi soal kebenaran informasi yang telah dipublikasikan itu. Entah apa yang terjadi pada buya Mahyeldi. Apakah dia benar-benar sariawan atau jangan-jangan Buya Mahyeldi sebagai Gubernur Sumatera Barat memelihara sariawan itu sehingga ia dapat menggunakannya ketika tersebar informasi yang tidak mengenakkan telinganya. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Realitas Ekonomi dalam Politik

 Perpolitikan Indonesia semakin dewasa semakin mengarah pada pragmatisme. Mayoritas politisi dewasa ini cenderung pragmatis. Semua cara dilakukan untuk merebut kekuasaan. Salah satu cara yang begitu ampuh adalah memanfaatkan ekonomi. Ekonomi memiliki, setidaknya dua fungsi. Fungsi pertama, bahwa ekonomi dapat memberikan hukuman bagi individu, organisasi atau bahkan suatu negara. Contoh ekonomi dapat menghukum adalah embargo yang dilakukan oleh negara dengan ekonomi besar dan kuat kepada negara lain. Meskipun tidak selalu efektif, namun embargo dapat mengguncang perekonomian suatu negara. Fungsi ekonomi yang kedua adalah ekonomi mampu mempengaruhi individu, organisasi dan negara. Contohnya seperti seorang koruptor yang merupakan pengambil kebijakan (decision maker) yang disuap oleh suatu perusahaan agar kebijakan yang akan diambil memberikan keuntungan kepada perusahaan. Kemudian, dalam proses politik, ekonomi tidak saja dapat mempengaruhi seorang pemilih dalam pemilu, melainkan eli...
Baca selengkapnya

Belajarlah dari Thomas Jefferson

Media sosial digunakan oleh hampir seluruh manusia di muka bumi. Muda, tua, anak-anak bermain gadget. Di media sosial pun orang dapat dengan mudah mengakses berita dan informasi. Bermacam hal mudah dibahas. Politik, agama, hukum, sosial, sejarah dan lain sebagainya. Di media sosial pun orang-orang bisa menambah pundi-pundi penghasilan, baik melalui tulisan maupun video. Kalangan ulama pun menggunakan platform digital untuk menyebarluaskan dakwah mereka. Politisi juga berkampanye di media sosial. Era digital memberi bergudang manfaat. Penyebarluasan dakwah atau kajian islam semakin merebak dan gampang diakses oleh umatnya. Namun dari sekian banyak konten yang dipublikasikan berdampak positif dan negatif. Orang yang mendengar dakwah ketika tidak sesuai dengan logika dan tindakan serta cara ibadah yang biasa mereka kerjakan, mereka kemudian mencaci maki, menghina, memfitnah dan menuduh orang yang berceramah dengan membangun narasi yang menjatuhkan dan merendahkan ilmu dan pribadi ulama ya...
Baca selengkapnya

Fakta Sejarah Demokrasi Indonesia

 Mahkamah konstitusi pandai benar memicu kegaduhan di Republik Indonesia. Saat Mahkamah ketahuan berselingkuh dengan kekuasaan, dan melahirkan anak yang bernama putusan 90, mereka yang katanya berdaulat, marah dan melabeli Mahkamah sebagai perusak demokrasi. Tak lama berselang, Mahkamah Konstitusi memicu kegaduhan baru. Mahkamah mencoba memulihkan nama baiknya dari perselingkuhan itu dengan melempar tulang ke arah gonggongan. Lemparan itu begitu ampuh sehingga gonggongan berubah menjadi kibasan ekor sebagai pertanda kepatuhan pada pelempar tulang. Dan tulang itu disebut putusan 60 dan putusan 70. Gonggongan kepada MK itu, setelah mendapat tulang, berubah arah. Kelompok lain yang disebut Legislatif mencoba merampas tulang itu dari mulut mereka yang mengibaskan ekor. Tentu hal itu memicu kemarahan. Jalanan tumpah ruah, fasilitas umum dirusak, dan lain sebagainya akibat percobaan perampasan tulang. Akhirnya tulang terselamatkan sementara. Namun upaya perebutan tulang itu disebut juga ...
Baca selengkapnya