Tradisi Ala Jokowi

 "saya akan cawe-cawe". Begitu statement Presiden Jokowi di hadapan para pemred dan beberapa tokoh lainnya. Cawe-cawe Pak Jokowi dalam pemilu 2024 diklaim untuk memastikan pemilu 2024 berjalan jujur, adil, demokratis dan lain-lain. Ia juga berujar bahwa tidak akan melanggar hukum. Campur tangan pak Jokowi juga dikatakan memastikan presiden yang lahir di pilpres nanti adalah presiden yang melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan agar impian pada tahun 2030 terwujud. Tetapi orang yang kontra dengannya memandang sebaliknya. Banyak orang menduga bahwa Pak Jokowi akan memanfaatkan fasilitas yang ada padanya untuk kepentingan individu.

Ahli konstitusi mengatakan bahwa cawe-cawe Jokowi tidak melanggar hukum. Seperti Prof Jimly yang mengatakan bahwa statement itu bukan sebuah pelanggaran hukum. Namun cawe-cawe yang berarti campur tangan Pak Jokowi dalam pemilu 2024 merupakan pelanggaran Etika. Tidak etis seorang presiden mengungkapkan dukungan bagi penerusnya kelak. Pelanggaran etis pak Jokowi berbeda dari pemimpin dunia lainnya maupun presiden Indonesia sebelum pak Jokowi.

Pemimpin dunia dalam sejarahnya juga pernah mengungkapkan dukungannya kepada salah seorang calon presiden. Dukungan diberikan baik secara terang-terangan, tersembunyi maupun dengan syarat. Tiadanya larangan hukum bagi seorang presiden memberikan dukungan kepada capres secara terang-terangan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di dunia yang nir etika.

Berbeda dengan pak Jokowi, biasanya seorang presiden hanya menunjukkan dukungan kepada satu capres, pak Jokowi menyatakan dukungannya sekaligus kepada dua capres. Hari ini menyatakan dukungan kepada pak Ganjar, di waktu lain pak Jokowi menyatakan dukungan kepada pak Prabowo. Dukungan kepada dua capres inilah kemudian disebut tradisi ala Jokowi. Tidak pernah terjadi di Indonesia seorang Presiden menyatakan dukungannya kepada dua capres sekaligus. Tentu banyak penafsiran di kalangan pengamat soal campur tangan pak Jokowi dalam pemilu 2024, salah satunya pak Jokowi mencari semacam barrier ketika tidak lagi berkuasa.

Pak Jokowi melanggar etika bernegara sebagai seorang presiden. Secara etis seorang presiden terlarang menampakkan dukungan kepada capres mana pun. Karena saat masih menjadi presiden, dirinya terikat dengan etika di mana perlu dijunjung tinggi. Pak Jokowi melakukan itu karena sadar dirinya masih sebatas politisi. Ketika presiden melanggar etika maka ketatangeraan bersamaan dengan itu runtuh. Namun tidak bagi pak Jokowi. Dirinya menganggap bahwa cawe-cawe yang akan dilakukan merupakan tradisi baru yang datang darinya sebagai seorang presiden. Bagi pak Jokowi campur tangan dalam pemilu 2024 bukan pelanggaran etika. Pun demikian pengakuan pak Jokowi sekaligus menyatakan ketidakpercayaannya kepada penyelanggara pemilu.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Realitas Ekonomi dalam Politik

 Perpolitikan Indonesia semakin dewasa semakin mengarah pada pragmatisme. Mayoritas politisi dewasa ini cenderung pragmatis. Semua cara dilakukan untuk merebut kekuasaan. Salah satu cara yang begitu ampuh adalah memanfaatkan ekonomi. Ekonomi memiliki, setidaknya dua fungsi. Fungsi pertama, bahwa ekonomi dapat memberikan hukuman bagi individu, organisasi atau bahkan suatu negara. Contoh ekonomi dapat menghukum adalah embargo yang dilakukan oleh negara dengan ekonomi besar dan kuat kepada negara lain. Meskipun tidak selalu efektif, namun embargo dapat mengguncang perekonomian suatu negara. Fungsi ekonomi yang kedua adalah ekonomi mampu mempengaruhi individu, organisasi dan negara. Contohnya seperti seorang koruptor yang merupakan pengambil kebijakan (decision maker) yang disuap oleh suatu perusahaan agar kebijakan yang akan diambil memberikan keuntungan kepada perusahaan. Kemudian, dalam proses politik, ekonomi tidak saja dapat mempengaruhi seorang pemilih dalam pemilu, melainkan eli...
Baca selengkapnya

Belajarlah dari Thomas Jefferson

Media sosial digunakan oleh hampir seluruh manusia di muka bumi. Muda, tua, anak-anak bermain gadget. Di media sosial pun orang dapat dengan mudah mengakses berita dan informasi. Bermacam hal mudah dibahas. Politik, agama, hukum, sosial, sejarah dan lain sebagainya. Di media sosial pun orang-orang bisa menambah pundi-pundi penghasilan, baik melalui tulisan maupun video. Kalangan ulama pun menggunakan platform digital untuk menyebarluaskan dakwah mereka. Politisi juga berkampanye di media sosial. Era digital memberi bergudang manfaat. Penyebarluasan dakwah atau kajian islam semakin merebak dan gampang diakses oleh umatnya. Namun dari sekian banyak konten yang dipublikasikan berdampak positif dan negatif. Orang yang mendengar dakwah ketika tidak sesuai dengan logika dan tindakan serta cara ibadah yang biasa mereka kerjakan, mereka kemudian mencaci maki, menghina, memfitnah dan menuduh orang yang berceramah dengan membangun narasi yang menjatuhkan dan merendahkan ilmu dan pribadi ulama ya...
Baca selengkapnya

Fakta Sejarah Demokrasi Indonesia

 Mahkamah konstitusi pandai benar memicu kegaduhan di Republik Indonesia. Saat Mahkamah ketahuan berselingkuh dengan kekuasaan, dan melahirkan anak yang bernama putusan 90, mereka yang katanya berdaulat, marah dan melabeli Mahkamah sebagai perusak demokrasi. Tak lama berselang, Mahkamah Konstitusi memicu kegaduhan baru. Mahkamah mencoba memulihkan nama baiknya dari perselingkuhan itu dengan melempar tulang ke arah gonggongan. Lemparan itu begitu ampuh sehingga gonggongan berubah menjadi kibasan ekor sebagai pertanda kepatuhan pada pelempar tulang. Dan tulang itu disebut putusan 60 dan putusan 70. Gonggongan kepada MK itu, setelah mendapat tulang, berubah arah. Kelompok lain yang disebut Legislatif mencoba merampas tulang itu dari mulut mereka yang mengibaskan ekor. Tentu hal itu memicu kemarahan. Jalanan tumpah ruah, fasilitas umum dirusak, dan lain sebagainya akibat percobaan perampasan tulang. Akhirnya tulang terselamatkan sementara. Namun upaya perebutan tulang itu disebut juga ...
Baca selengkapnya