Chaos Politik

 Chaos berarti kekacauan. Intrik chaos politik ini sering digunakan oleh elite politik korup dan pengusaha tak kenal kenyang. Chaos politik sengaja diciptakan untuk membenturkan rakyat pro dan kontra pemerintah. Psikologis rakyat dalam memberikan dukungan secara fanatik kepada sosok yang dijagokan dalam pemilu menjadi faktor tambahan mudahnya rakyat diadu domba. Tentu elite politik yang bersarang di partai politik tidak akan peduli hal itu karena yang utama adalah kemenangan partai. Selingkuhan partai politik yakni kapitalisme menjadi dalang operasi senyap nan gelap demi terjaganya bisnis mereka. 

Chaos politik telah dan sedang dimainkan di mana pemerannya adalah elite politik. Beberapa hal di bawah ini merupakan strategi menciptakan chaos politik yang mungkin bisa dihubungkan dengan kondisi politik Indonesia hari ini. 

Pertama dikenal dengan Order Out of Chaos. Istilah ini merupakan pepatah lama yang berkembang dalam kaum Freemason. Istilah ini berarti kecenderungan elite politik menciptakan krisis dan kekacauan di suatu wilayah atau negara. Menjelang pemilu upaya sengketa sengaja diciptakan. Mulai dari isu KPU sebagai penyelenggara tidak berintegritas yang berujung pada gugatan salah satu partai peserta yang berkas perkaranya sudah sampai di Mahkamah Agung. kemudian isu mahkamah konstitusi memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK ditambah informasi dari prof Denny mengenai Mahkamah konstitusi yang akan mengembalikan sistem proporsional tertutup kemudian direspon oleh mantan presiden SBY akan terjadi chaos politik bila informasi itu benar terjadi. Respon SBY tersebut disinyalir menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Kedua Butterfly Effect. Istilah ini sering dijumpai dalam Chaos of Teory. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Edward Norton Lorez merujuk pada satu pemikiran bahwa kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brasil secara teori dapat menciptakan badai tornado di Texas, Amerika Serikat beberapa bulan setelahnya. Hal ini kemudian dapat memberikan efek jangka panjang karena butterfly effect  dikenal sebagai sistem yang ketergantungannya pada kondisi awal. Sistem pemilu yang sejak SBY berkuasa diubah menjadi proporsional terbuka akan dialihkan pada proporsional tertutup. Bila ini kejadian, maka akan mempengaruhi perubahan kelakuan sistem jangka panjang. Tatanan politik yang diatur oleh undang-undang akan kembali diubah dan partai politik baru atau partai yang saat ini masih kecil tidak akan mampu menjadi partai besar.

Yang ketiga adalah Skema Strategi Asimetris. Dikenal juga dengan non-militer. Pendekatan intrik ini melalui tiga aspek. Isu, Tema, Skema (ITS). Sering isu-isu untuk memprovokasi dilempar ke ruangan akademis atau kampus. Isu yang dilempar untuk test the water. Isu politik, ideologi, ras, agama, sosial budaya dilempar ke publik untuk ciptakan perpecahan dan membangun benturan-benturan. Di posisi isu inilah langkah awal bagi elite korup ini mencapai kesuksesan. Hal ini didukung oleh rakyat yang masih suka menjebakkan dirinya sendiri pada jurang ini.

Setelah Isu dilempar ke publik, aksi selanjutnya adalah agenda lanjutan atau tema. Ketika tema juga diterima publik, kemudian skema besarnya dimainkan.  Reaksi publik dengan tambahan masa pimpinan KPK menjalar pada skema pengaturan proporsional pada pemilu. Isu ini diperdebatkan di media massa dan media sosial. Selalu terdapat pro dan kontra tetapi kedua kubu tidak melihat aksi dibalik isu yang sedang dimainkan. Ketika isu berhasil maka skema besar kemudian akan terjadi sesuai alasan yang membolehkan pemerintah menunda pemilu.

Chaos Politik inilah yang kemudian menjadi tujuan utama elite korup agar kepentingan mereka terus langgeng.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Realitas Ekonomi dalam Politik

 Perpolitikan Indonesia semakin dewasa semakin mengarah pada pragmatisme. Mayoritas politisi dewasa ini cenderung pragmatis. Semua cara dilakukan untuk merebut kekuasaan. Salah satu cara yang begitu ampuh adalah memanfaatkan ekonomi. Ekonomi memiliki, setidaknya dua fungsi. Fungsi pertama, bahwa ekonomi dapat memberikan hukuman bagi individu, organisasi atau bahkan suatu negara. Contoh ekonomi dapat menghukum adalah embargo yang dilakukan oleh negara dengan ekonomi besar dan kuat kepada negara lain. Meskipun tidak selalu efektif, namun embargo dapat mengguncang perekonomian suatu negara. Fungsi ekonomi yang kedua adalah ekonomi mampu mempengaruhi individu, organisasi dan negara. Contohnya seperti seorang koruptor yang merupakan pengambil kebijakan (decision maker) yang disuap oleh suatu perusahaan agar kebijakan yang akan diambil memberikan keuntungan kepada perusahaan. Kemudian, dalam proses politik, ekonomi tidak saja dapat mempengaruhi seorang pemilih dalam pemilu, melainkan eli...
Baca selengkapnya

Belajarlah dari Thomas Jefferson

Media sosial digunakan oleh hampir seluruh manusia di muka bumi. Muda, tua, anak-anak bermain gadget. Di media sosial pun orang dapat dengan mudah mengakses berita dan informasi. Bermacam hal mudah dibahas. Politik, agama, hukum, sosial, sejarah dan lain sebagainya. Di media sosial pun orang-orang bisa menambah pundi-pundi penghasilan, baik melalui tulisan maupun video. Kalangan ulama pun menggunakan platform digital untuk menyebarluaskan dakwah mereka. Politisi juga berkampanye di media sosial. Era digital memberi bergudang manfaat. Penyebarluasan dakwah atau kajian islam semakin merebak dan gampang diakses oleh umatnya. Namun dari sekian banyak konten yang dipublikasikan berdampak positif dan negatif. Orang yang mendengar dakwah ketika tidak sesuai dengan logika dan tindakan serta cara ibadah yang biasa mereka kerjakan, mereka kemudian mencaci maki, menghina, memfitnah dan menuduh orang yang berceramah dengan membangun narasi yang menjatuhkan dan merendahkan ilmu dan pribadi ulama ya...
Baca selengkapnya

Fakta Sejarah Demokrasi Indonesia

 Mahkamah konstitusi pandai benar memicu kegaduhan di Republik Indonesia. Saat Mahkamah ketahuan berselingkuh dengan kekuasaan, dan melahirkan anak yang bernama putusan 90, mereka yang katanya berdaulat, marah dan melabeli Mahkamah sebagai perusak demokrasi. Tak lama berselang, Mahkamah Konstitusi memicu kegaduhan baru. Mahkamah mencoba memulihkan nama baiknya dari perselingkuhan itu dengan melempar tulang ke arah gonggongan. Lemparan itu begitu ampuh sehingga gonggongan berubah menjadi kibasan ekor sebagai pertanda kepatuhan pada pelempar tulang. Dan tulang itu disebut putusan 60 dan putusan 70. Gonggongan kepada MK itu, setelah mendapat tulang, berubah arah. Kelompok lain yang disebut Legislatif mencoba merampas tulang itu dari mulut mereka yang mengibaskan ekor. Tentu hal itu memicu kemarahan. Jalanan tumpah ruah, fasilitas umum dirusak, dan lain sebagainya akibat percobaan perampasan tulang. Akhirnya tulang terselamatkan sementara. Namun upaya perebutan tulang itu disebut juga ...
Baca selengkapnya