Politik Itu [Tidak] Kotor!

 "Tidak ada lapangan kehidupan yang sedemikian kotor seperti politik". Statement Adolf Hitler, Pemimpin Jerman Nazi. Hitler menjustifikasi pernyataannya tersebut dengan memerintahkan pasukannya membunuh kaum Yahudi. Secara moral tentu perintah tersebut kontradiktif dengan etika politik. Secara etika perintah tersebut tidak mengikat pasukannya meskipun yang "melanggar" dieksekusi oleh Hitler. Pernyataan Hitler itu semakin berkembang sampai era modern ini. Tentu saja pembenaran ini tidak hanya berbahaya melainkan tidak tepat.

Nilai-nilai moral tidak menganggap pernyataan umum adalah sesuatu yang absolute. Begitu juga pernyataan politik itu kotor. Pandangan Aristoteles bahwa etika dan politik itu adalah satu kesatuan. Tidak seharusnya politik dipisahkan dari etika. Karena etika membawa seseorang untuk menjadi baik dan berperilaku baik. Ketika keduanya dipisahkan satu sama lain, artinya politik itu akan dilaksanakan dengan kesewenang-wenangan. Politik yang seharusnya mendahulukan kepentingan umum akan berubah haluan menjadi mendahulukan kepentingan pribadi.

Dalam pandangan Aristoteles, hubungan etika dan politik dapat dipelajari dalam bukunya yang berjudul Ethics dan Politics. Etika Aristoteles menegaskan bahwa setiap aktivitas memiliki tujuan mengejar kebaikan. Pun demikian politik. Kehidupan politik harusnya memberikan kebaikan dalam segala aspek. Menurut Aristoteles ada jembatan di antara politik dan etika. Teori Aristoteles tidak mengenal pernyataan politik itu kotor.

Berbeda dengan Maciavelli. Tokoh Italia ini memisahkan antara Etika dan Politik. Pemikiran Machiavelli didasari oleh situasi yang berkembang di negaranya, Italia. Menurut salah satu pendiri filsafat modern ini ada jurang antara etika dan politik. Dalam bukunya Il Principe, yang ia tulis dan dipersembahkan kepada seorang pangeran, mengatakan politik adalah bagaimana seorang pangeran mengatur kebijakannya. Bagi Machiavelli, untuk mencapai tujuan maka seorang penguasa tidak perlu merasa bersalah atas proses yang dilalui dalam meraih tujuan, meskipun proses itu cacat secara nilai-nilai moral. Machiavelli yakin sulit bagi seorang pangeran untuk berlaku hebat sebagai raja sekaligus virtous person (orang yang megedepankan keutamaan). Seorang raja menurut Machiavelli sah saja ketika dalam mengambil keputusan menyertakan kecurangan dan kejahatan dalam mempertahankan kekuasaan dan wilayah. Machiavelli memuji pemimpin yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Dari sini kemudian statemen politik itu kotor kembali berkembang dan didengungkan.

Di Indonesia, pernyataan politik itu kotor terus didengungkan. Seorang menkopolhukam sempat berujar bahwa malaikat pun akan berubah menjadi iblis apabila masuk dalam sistem politik Indonesia. Berkaca pada teori etika Aristoteles, bahwa sesungguhnya statemen politik itu kotor adalah semacam barrier untuk menghalangi orang baik masuk ke dalam dunia politik. Dengan begitu kaum elite politik hari ini semakin leluasa memainkan perannya untuk terus berkuasa tanpa "diganggu" oleh orang-orang baik yang siap mendobrak kelakuan buruk politisi Indonesia. Ajakan generasi muda agar mau masuk ke dalam partai politik adalah gimik belaka. Ketika generasi penerus bangsa masuk politik, maka demi kepentingan elite, stigma politik itu kotor dipertontonkan secara gamblang kepada anak muda ini sehingga jadilah ia bagian dari golongan yang sama.

Politik itu kotor selalu didengungkan oleh orang-orang yang mengikuti pemikiran Machiavelli yang dalam perspektif filsafat moral tidak dibenarkan meskipun memiliki tujuan baik yakni menciptakan kembali keseimbangan, ketentraman dan kenyamanan di Italia yang pada saat itu dilanda krisis keamanan. Bagian negatif dari teori Machiavelli ini kemudian dikembangkan oleh para hamba kekuasaan. Dengan mempertahankan kekuasaan elite politik menyingkirkan orang-orang baik dari politik. Bahkan memaksa orang baik untuk berperilaku sama dengan mereka.

Politik dapat memberi kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat. Misalnya, proses politik dalam mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Para pendiri negara dalam rangka mengusir penjajah kolonialisme dan imperialisme tidak ujug-ujug memobilisasi massa untuk bertempur dengan pasukan penjajah. Intelektual bangsa saat itu memainkan peran politik masing-masing untuk mencari dukungan negara luar kemudian membentuk dasar negara melalui proses politik yang baik. 

Setelah kemerdekaan diraih, dalam rangka merebut kembali Indonesia, Belanda mengirim kembali pasukannya yang kita kenal dengan agresi militer Belanda II. Sama persis dengan perjuangan mencapai kemerdekaan, para pendiri negara tidak serta merta memerintahkan tentara untuk berperang dengan pasukan Belanda. Proses politik terlebih dahulu diterapkan agar tidak menimbulkan kerugian di masing-masing pihak. Keutamaan kedamaian dikedepankan terlebih dahulu sebelum akhirnya Bung Karno menyerukan revolusi.

Contoh lain untuk merebut kembali Irian dari tangan Belanda, pemerintah Indonesia juga mengutamakan proses politik. Para utusan pemerintah mencari dukungan ke dunia internasional dan meyakinkan Internasional bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia. Pasukan Indonesia tidak serta merta melakukan kontak senjata dengan Belanda. Politik damai selalu diutamakan oleh pemerintah Indonesia.

Contoh berlangsungnya politik dengan baik di internal para pemimpin pertama Indonesia adalah, saat Konferensi Meja Bundar (KMB), terjadi dualisme kepemimpinan. Satu pihak menganggap bahwa Indonesia harus mematuhi dan tunduk pada hasil perjanjian KMB. Di pihak lain, beberapa pendiri Republik seperti Bung Karno menolak Indonesia mematuhi perjanjian itu. Meski begitu, kedua belah pihak yang berbeda pandangan itu tidak saling menyingkirkan satu sama lain. Yang dilakukan adalah para pendiri republik berumbuk bersama mencari solusi agar Indonesia tidak dipermainkan kedaulatannya oleh penjajah.

Dari contoh yang diutarakan di atas, dapat kita petik pelajaran bahwa kemerdekaan kita raih berbeda prosesnya dengan Italia yang mempertahankan kedaulatan. Italia yang mengalami kisruh kepanjangan yang mengancam kedaulatannya, Nicollo Machiavelli muncul dengan teorinya yang memuji penguasa yang menggunakan segala cara mempertahankan kekuasaannya. Kontra dengan Indonesia, para pendiri negara dalam rangka mengusir asing dari tanah bumi putera, tetap memainkan kecerdasan intelektual dalam meraih kemerdekaan. Artinya sejarah politik Indonesia mengarah dan bertujuan pada kebaikan bukan pada keburukan. Seharusnya statemen politik itu kotor tidak didengungkan lagi. Perjuangan para pendiri negara dengan tidak memisahkan politik dari etika mesti kita bumikan kembali pada generasi penerus bangsa dan mulai menerapkannya. Agar barier yang dipasang untuk orang-orang baik tidak muncul ke permukaan bisa kita hancurkan.

Perkembangan politik modern ini para elite mempertontonkan cacatnya etika politik mereka. Para elite politik Indonesia mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara modern. Dengan meminimalisir pertumpahan darah dalam mempertahankan kekuasaan, komunikasi memiliki peran yang signifikan. Penguasa berkampanye saat proses pergantian kekuasaan. Dengan segala cara para calon pengganti dipromosikan. Dukungan diberikan secara terang-terangan. Nilai-nilai etika didegradasi dengan terang. Proses mempertahankan kekuasaan dengan menjadi king maker lalu kemudian menjadikan penguasa berikutnya sebagai boneka, adalah perkembangan baru pemikiran Machiavelli menghalalkan segala cara mempertahankan kekuasaan. 

Pesan Bung Karno "bila suatu negara dihuni oleh 100 orang, 51 orang jahat, 49 orang baik, maka yang menguasai negara itu adalah orang jahat". Bila mayoritas rakyat Indonesia menganggap politik itu kotor maka selama itu juga Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang mementingkan diri atau kelompoknya saja.