Menggugat Rakyat

Tahun 2023 adalah tahun politik. Pemilu 2024 sedang berproses menuju pesta termahal di Republik ini. Elite dan partai politik menyusun strategi untuk memenangkan pertarungan. Eksekutif maupun legislatif bergerak di permukaan mengkampanyekan partai dan kader mereka. Bukan hanya di permukaan tentunya, untuk meraih kemenangan di pemilu mereka yang berkepentingan juga melakukan pergerakan "di bawah tanah". Guna merebut kekuasaan aturan kerap dilanggar dan mereka "bebas" melakukannya.

Kerap Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran, baik verifikasi faktual maupun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kader partai. Sementara partai politik sebagai kendaraan menuju eksekutif dan legislatif kerap tak berdaya atas kelakuan para kader mereka yang kedapatan membagi-bagi uang dengan dalih zakat mal di tahun politik ini. Alih-alih memberikan teguran, parpol tampak membela perilaku tak etis kader mereka.

Partai Politik juga sedang mengotak-atik sistem pemilu. Pasca reformasi, pemilu Indonesia berlangsung proporsional terbuka. Dengan alasan popularitas mengalahkan kaderisasi, beberapa partai politik menginginkan pemilu, dalam hal ini pemilihan legislatif dilangsungkan dengan proporsional tertutup. Keinginan beberapa partai politik ini dinilai menyimpang dari nilai-nilai reformasi itu sendiri. Partai Politik seakan tidak percaya dengan produk mereka sendiri. Sebuah hal yang perlu diperhatikan oleh rakyat terhadap linglungnya sebuah partai politik.

Partai Politik yang seharusnya menjadi partai kader, saat ini bertransformasi menjadi partai massa. Kaderisasi mulai ditinggalkan oleh partai politik dan beralih pada menggaet orang-orang yang populer di tengah masyarakat. Kemudian parpol mendekati dan kemudian menawarkan untuk maju dalam pemilu. Partai politik tidak lagi memperhatikan apakah orang yang diusung dan didukung menjadi calon memiliki ide dan gagasan di kepalanya. Partai politik menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi. Ironinya, kader mereka yang di kepalanya penuh dengan ide, gagasan dan konsep malah terpinggirkan.

"Dosa" partai politik lainnya adalah, mereka membuat aturan internal, bahwa anggota mereka yang menang di legislatif harus selalu tunduk pada kehendak ketum. Kemudian partai politik melindungi tindakan mereka itu dengan payung hukum Recall. Ketika seorang anggota legislatif keras mengkritik eksekutif, di mana parpol asal anggota tersebut masuk dalam kabinet, maka akan ditegur secara lisan. Bila "membandel" maka ketum parpol memanggil yang bersangkutan ke DPP untuk kemudian ditindaklanjuti. Rakyat yang memilih anggota legislatif dengan niat mencari wakil mereka untuk mengawasi pemerintah telah kehilangan harapan dan ditipu oleh sistem yang diterapkan oleh partai politik.

Rakyat yang selalu menganggap bahwa mereka sebagai pemilik negeri harus segera memberikan perhatian penuh pada politik dan proses pemilu 2024. Sebab, partai politik sedang berupaya "mematikan" fungsi pengawasan yang biasanya, eksekutif ini akan diawasi kerjaan mereka oleh koalisi parpol yang kalah dalam pilpres. Sekarang, partai politik sedang melakukan gerakan membentuk koalisi besar dengan membangun komunikasi sesama parpol dan membicarakan kepentingan masa depan mereka.

Pengalaman elite politik dalam koalisi besar dirasakan manfaatnya oleh mereka di rezim sekarang. Ketika mereka "gemuk" di eksekutif, tentunya mereka juga besar di legislatif. Pengalaman saat ini membuat elite politik "ketagihan" melanjutkan memperbesar koalisi. Alasan mereka membesarkan koalisi adalah demi melanjutkan pembangunan. Tetapi gerakan membesarkan koalisi 2024 ini tak sedikitpun mereka membicarakan demi kepentingan rakyat. Saat koalisi eksekutif besar, kemudian koalisi gemuk ini dimenangkan oleh rakyat, maka sama saja rakyat membiarkan diri mereka tanpa wakil di senayan.

Rakyat dalam hal berdemokrasi juga tidak menginsafi makna dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Makna dari rakyat mesti diinsafi agar keadilan sebagai tujuan Indonesia dapat terwujud. Rakyat harus kembali mencintai ide, gagasan dan konsep kemudian meninggalkan kebiasan mereka mencari dan menanti serangan fajar. Cara rakyat menentukan pilihan terhadap seorang calon juga keliru besar dan malah dipertahankan dari pemilu ke pemilu. Rakyat selalu menentukan pilihan karena alasan populer, tampan, kaya, nama besar, sederhana, bahkan tetangga. Begitulah cara rakyat kaum awam menentukan pilihan mereka dalam kontestasi pemilu.

Cara menentukan pilihan semacam itu tidak mencerminkan bahwa rakyat memahami makna dari rakyat. Pemimpin itu lahir dari rakyat, maka sesungguhnya rakyat itu sendiri adalah rahimnya pemimpin. Bila rahimnya menghendaki serangan fajar, menghendaki tetangganya yang miskin ide duduk di kursi eksekutif dan legislatif, masih memandang nama besar maka kesewenang-wenangan akan menimpa rakyat itu sendiri. Rakyat yang menerima amplop dari seorang calon, ketika calon tersebut duduk di kursi yang diinginkan, maka rakyat yang memilih tidak lagi berhak mengkritik dan menuntut, pasalnya hak rakyat telah diganti dengan amplop.

Bung Karno berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam pidatonya. Bila satu negara dihuni oleh 100 orang, 51 orang jahat, 49 orang baik, maka negara itu akan dipimpin dan dikuasai oleh golongan 51. Bila rakyat Indonesia berperilaku korup, maka dia akan dipimpin seorang korup. Bila rakyat biasa dengan kepala kosong, maka rakyat tersebut akan dipimpin tong kosong. Bila rakyat tidak menyadari hak dan kewajibannya, maka ia akan dipimpin oleh orang yang semena-mena. Bila rakyat tak lagi mengerti pancasila dan menjauhinya, maka orang yang sama akan memimpinnya. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tidak lagi dianggap penting dan sila kelima dianggap bukan lagi tujuan Indonesia.

Kesadaran rakyat bahwa sesungguhnya rakyat itu sendiri adalah rahimnya pemimpin mesti dikoreksi dan diperbaiki. Agar kemudian cita-cita seratus tahun kemerdekaan Republik Indonesia dapat terwujud sesuai jadwal. Tentu saja rakyat harus segera mencintai ide, gagasan, dan konsep. Maka pilihlah calon yang menawarkan ide dan gagasan saat pemilu. Mari balik ke belakang dan perhatikan rakyat Indonesia ketika dipimpin oleh Bung Karno. Presiden pertama RI itu selalu mencetuskan ide dan gagasan kemudian menggelorakannya di tengah lautan manusia Indonesia melalui pidato.  Ide besar itu dicintai oleh rakyat dan menciptakan harapan-harapan baru.

Kekayaan alam Indonesia menjadi primadona saat ini, yakni nikel. Berkembangnya teknologi kendaraan berbahan bakar listrik, menjadikan nikel bahan utama untuk memproduksi baterai. Namun dengan nikel yang menjadi primadona saat ini, bersamaan dengan itu rakyat miskin tumbuh menjadi 26 juta lebih (data BPS 2022).  Wajar saja kemiskinan bertambah di tengah kekayaan alam Indonesia yang berlimpah. Terkait nikel saja, presiden malah memberikan kesempatan kepada Tiongkok untuk kemudian mengeksploitasinya. Anak negeri masih tetap menjadi buruh di negeri sendiri. Kekayaan kita dibawa ke Tiongkok, kemiskinan bertambah. 

Seluruh lapisan rakyat harus menjadikan soal kekayaan alam Indonesia yang dieksploitasi oleh Tiongkok ini perhatian serius. Kita punya SDM yang bisa kita kerahkan dan berikan kesempatan untuk mengelola kekayaan alam kita sendiri. Maka dari itu, pemimpin yang di kepalanya tertancap kuat prinsip berdikari, harus dijadikan perhatian untuk dipilih memimpin negara ini agar kekayaan alam Indonesia terselamatkan dari jarahan negeri asing yang diberikan karpet merah baginya oleh rezim mengeksploitasi Nikel. Pemilu yang akan datang pemimpin yang dimenangkan oleh rakyat harus yang memperhatikan soal kekayaan alam ini dengan serius. Bila semua calon tidak jelas gagasan mereka soal kekayaan alam Indonesia dan tidak memiliki ide mengatasi semua persoalan bangsa, maka beri peringatan kepada tetua politik hari ini dengan tidak ikut memilih calon-calon presiden yang disediakan oleh elite politik tersebut.

Oleh sebab itu rakyat harus mulai speak up. Belajar bicara di depan orang banyak. Biasakan diri mencetuskan ide dan gagasan besar untuk mengatasi persoalan bangsa. Mereka sekarang yang menguasai politik tidak akan membiarkan rakyat mulai memasuki intelektualitas yang berkualitas. Bung Karno mengingatkan itu kepada rakyat. Bahwa imperialisme dan kolonialisme tidak mati seiring kemerdekaan Republik Indonesia. Keduanya ganti baju dan memonopoli pendidikan, politik, ekonomi, hukum dan budaya. Oleh sebab itu, rakyat sekarang, dalam rangka merebut bangsa dan negara dari pangkuan elite politik tua hari ini dengan beradu ide dan gagasan, harus memisahkan diri dari mereka dan bersatu sesama generasi penerus bangsa untuk menumpaskan benalu yang menghambat kemajuan Republik Indonesia.

Jika rakyat awam tidak menginsafi bahwa dirinya adalah rahimnya pemimpin, lain hal rakyat dari kaum intelektual. Mereka memahami bahwa mereka adalah rahim pemimpin, tetapi mereka tidak peduli dengan itu. Siapa pun presidennya, ketika itu menguntungkan baginya maka ia mengunci mulutnya sendiri. Tetapi ketika pemimpin tersebut tidak memberi keuntungan bagi mereka, maka sepanjang periode pemimpin itu berkuasa, sepanjang itu pulalah orang tersebut mengkritisi penguasa dengan sentimen menjadi dasar. Faktor lain kenapa sebagian kaum terpelajar mengabaikan siapa diri mereka adalah karena kaum terpelajar itu sudah berada pada posisi yang sudah "enak" sehingga mereka merasa tidak ada lagi yang mesti diperjuangkan.

Satu bukti rakyat dari kalangan terpelajar ini abai akan posisinya adalah membiarkan UUD 1945 tidak memiliki payung hukum untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika seorang presiden yang kita berikan keleluasaan yang begitu besar, saat si presiden tidak melaksanakan perintah konstitusi, apa konsekuensi yang diterima oleh presiden? Misalkan, presiden tidak merealisasikan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, sanksi apa yang diterima presiden? Presiden tidak menerima konsekuensi atau sanksi apa pun. Inilah dosa kaum terpelajar yang membiarkan UUD 1945 dengan begitu mudah dilanggar dengan tidak memberikan payung hukum. Ini dilakukan sejak kaum reformasi. Maka dari itu, rakyat harus mengambil alih negara ini dari elite tetua politik hari ini.

Para pendiri bangsa dahulu senantiasa mengatakan bahwa UUD 1945 bukan dasar negara yang tetap. Ia bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Dan Bung Karno menekankan bahwa generasi penerus bangsa harus setiap saat memperbaharui UUD 1945 dengan mengikuti perkembangan zaman. Generasi penerus bangsa saat ini harus memahami pesan para pendiri bangsa tersebut. UUD 1945 yang merupakan rel bagi pemerintah dalam menggerakkan roda pemerintahan mencapai tujuannya, harus diperbaiki dan terus diperkuat. Kaum terpelajar yang terus membiarkan hal ini juga harus berhenti untuk istirahat dari politik dan menyerahkannya pada generasi penerus bangsa.

Generasi penerus bangsa yang saat ini sedang dalam proses menempatkan dirinya pada golongan terpelajar, maka juga harus memisahkan diri dari kaum terpelajar tua saat ini. Kejernihan pikiran generasi penerus bangsa tidak boleh terkontaminasi oleh alur pikiran kotor kaum terpelajar tua yang hanya mementingkan kepentingan diri mereka. Bolum communae bono privato praefferi debet. Artinya, Kepentingan umum lebih penting/selalu harus diutamakan dari kepentingan pribadi. Inilah salah satu ciri dari hati nurani yang benar. Generasi penerus bangsa, harus mengentaskan semua persoalan yang menyulitkan rakyat pada umumnya. Dengan kemewahan yang mereka punya, akses akan ilmu dan buku-buku serta jaringan, harusnya generasi penerus bangsa, dalam waktu cepat, paling tidak dapat mengubah sistem yang saat ini telah dimonopoli oleh "senior jahat" yang mementingkan kelompok, golongan, dan dirinya saja.

Rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial mesti menghindari calon legislatif yang memanfaatkan popularitas capres. Di tahun politik spanduk atau baliho yang terpampang wajah anggota calon DPRRI bersama foto bacapres. Rakyat harus mampu membaca bahwa caleg tersebut hanya memanfaatkan popularitas orang lain untuk meraih suara. Kebiasaan caleg seperti ini adalah ketika berada di senayan mereka tidak akan mewakili suara rakyat. Karena sebelum berlaga, melalui baliho si caleg sudah menyatakan diri sedari awal bahwa ia akan mendukung kebijakan capres yang tengah diusung oleh partainya. Untuk mengirimkan pengawas untuk presiden yang kita pilih harus berasal dari orang yang berlawanan dengan sang presiden. Karena percuma kita memilih caleg yang partainya berkoalisi presiden. Rakyat harus jeli melihatnya dan harus terus mengawasi pergerakan partai politik kemudian menentukan sikap atas pergerakan parpol tersebut.

Pemilu 2024 yang merupakan ajang bagi setiap negara termasuk Indonesia mengevaluasi sampai di mana negara tersebut berproses merealisasikan tujuannya. Rakyat, mari insafi diri bahwa kita adalah rahimnya pemimpin. Rahim bagi terealisasinya tujuan negara Indonesia, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Vaath