Koalisi Besar, Apa Tujuannya?

 Tren politik modern ini dipertontonkan oleh partai politik Indonesia dengan terang yang arah dan tujuannya jauh dari fungsi partai politik sesungguhnya. Partai Politik sejak awal enggan mengirimkan kader mereka untuk melayani masyarakat agar kepentingan masyarakat tersebut terpelihara. Alih-alih mempersiapkan kader mereka untuk mewakili aspirasi rakyat, partai politik hanya sebatas mengirimkan kader mereka untuk menjamin kepentingan partai dan kepentingan presiden yang mereka usung. Pernyataan mewakili aspirasi rakyat adalah sesuatu yang tidak benar-benar nyata.

Saat ini, dalam rangka kontestasi pilpres 2024, hanya satu partai yang sebenarnya tidak perlu berkoalisi untuk mengikuti pesta termahal di Republik ini. Partai tersebut adalah PDIP. Awalnya Ibu Megawati sempat jemawa dengan keistimewaan yang didapatkan PDIP. Partai Banteng ini sejak awal sudah mengantongi tiket "basi" untuk mengikuti pemilu. Meskipun basi, itulah fakta buruknya sistem pemilu Indonesia. Partai Banteng pernah berujar melalui Emaknya, bahwa dalam sistem presidensial, tidak perlu koalisi. Mak Banteng lupa bahwa ternyata kader mereka tidak cukup membuat rakyat yakin terhadap calon yang mereka punya. Satu-satunya prestasi yang dikenang dari ketua DPRRI yang disinyalir akan dicalonkan sebagai capres 2024, adalah dengan mematikan mikrofon kader parpol yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah.

Menyongsong pemilu 2024, tiga koalisi sudah terbentuk dan satu koalisi sudah resmi menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai bacapres 2024. Koalisi itu adalah koalisi perubahan, koalisi Indonesia bersatu, dan koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Sejak koalisi perubahan yang diprakarsai partai Nasdem deklarasikan Anies sebagai bacapres 2024, seketika hubungan Nasdem dengan PDIP mendadak tegang. Isu pemberhentian menteri dari partai Nasdem pun menggema. Caci maki semakin hari semakin memekakkan telinga, terlebih ada statemen yang mengatakan bahwa Anies antitesa Jokowi.

Sedang "asyik" PDIP ribut dengan Nasdem soal capres 2024, di mana Nasdem menyindir PDIP dengan mengatakan bahwa di PDIP tidak ada sosok yang pas untuk maju sebagai capres 2024, gerakan ketum partai Golkar yang memprakarsai terbentuknya koalisi Indonesia bersatu, membangun komunikasi politik dengan partai yang telah mengikatkan diri dengan koalisi lain. Bermula kunjungan ketum Golkar ke kediaman ketum Nasdem, dan membicarakan potensi bergabung dengan koalisi perubahan yang, selalu saja dengan alasan "negara ini tidak bisa diurus oleh beberapa kelompok saja, mesti bersama-sama membangun bangsa". Aksi tipu-tipu elite politik yang entah kenapa masih saja rakyat terbius.

Ketika partai politik mengeluarkan statement "mengurus negara bersama-sama" artinya ada langkah untuk memperkuat eksekutif dan melemahkan legislatif dalam menunaikan fungsinya seperti yang diamanahkan rakyat, yakni mengawasi kinerja pemerintah. Ketum partai Golkar pun dengan terang mengingatkan bahwa Golkar adalah partai eksekutif. Sejak era orba, Golkar memang selalu berada dalam pemerintahan. Artinya langkah Golkar ini menandakan bahwa mereka memainkan politik dua kaki. Karena partai Golkar sudah dengan tekad bulat mengusung ketum mereka menjadi capres, sementara koalisi perubahan juga dengan tekad bulat mengusung Anies sebagai capres 2024. Golkar memberi sinyal bahwa sedang berlangsung gerakan untuk melebur bersama koalisi perubahan.

Tidak hanya itu, Golkar juga membangun komunikasi politik dengan koalisi kebangkitan Indonesia raya yang diprakarsai Gerindra dan PKB. Gerindra di tahun 2024 nanti tetap mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Golkar yang sama-sama mendukung pemerintah dengan Gerindra membicarakan suatu koalisi besar dengan tema klasik yang harusnya dicurigai rakyat, bersama membangun bangsa. Bila Golkar serius membangun bangsa, harusnya Golkar tidak menutup ruang pengawas pemerintah. Dengan gagasan koalisi besar, Golkar berupaya menghilangkan fungsi trias politika.

Tidak hanya Golkar yang bermanuver membangun atau berusaha membentuk koalisi besar ini. PAN juga tengah mempersiapkan strategi agar koalisi besar ini terwujud. PAN dan Gerindra yakin, kalau koalisi besar ini tidak akan menyulitkan bagi mereka dalam menentukan capres dan cawapres. PAN dengan tidak serius mengusung ketum mereka sebagai capres mempertontonkan bahwa mereka sedang menjaga sesuatu yang penting, yang apabila mereka gagal menjaga itu, sesuatu yang besar akan menimpa mereka. PAN berharap koalisi besar ini segera terwujud.

PDIP yang sedari awal jemawa dengan tiket basi yang mereka punya, juga tengah berupaya menjadi "pemimpin" dalam pembentukan koalisi besar tersebut. PDIP yang awalnya merasa memiliki keberanian maju sendiri menghadapi pemilu 2024 tampaknya mulai sedikit melunak. PDIP juga sadar bahwa capres pilihan ketum mereka tidak mampu mendobrak elektabilitas. Sementara nama kader mereka yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah bukanlah trah Soekarno melainkan hanya soekarnoisme. Tentu ini dua hal yang berbeda. Meskipun begitu, pergerakan PDIP terlihat ingin menjadi pemimpin dalam membentuk koalisi besar ini. Sehingga waketum partai golkar memberi ultimatum agar PDIP tidak berlagak sok jadi pemimpin dan meminta PDIP mengikuti aturan main yang telah ada jika memang berniat bergabung dalam pembentukan koalisi besar.

Gerindra yang "gamang" juga terlihat berhasrat membentuk koalisi besar. Pertemuan-pertemuan partai lain dengan ketum gerindra, Prabowo Subianto juga mengarah pada upaya membentuk koalisi besar. Pilpres 2014 lalu, Prabowo Subianto juga melakukan hal yang sama. Bedanya adalah, jika 2014 Prabowo lebih mengutamakan "sowan" dan mencari titik temu keselarasan tujuan dengan parpol lain, kali ini menuju pilpres 2024, tampaknya Prabowo berhasrat besar untuk membangun koalisi besar tanpa mempertimbangkan tujuan partai bernegara. Kunjungan politik yang telah dilakukan dan akan dilakukan dinilai untuk terus melanjutkan dan merealisasikan wacana pembentukan koalisi besar.

Ketika koalisi besar ini memenangkan pilpres 2024, maka sekali lagi trias politika tidak akan berfungsi seperti di rezim ini. Rakyat akan sendirian lagi mengawasi eksekutif. Aspirasi rakyat mengenai politik, hukum, pendidikan, demokrasi, budaya dan lain-lain tidak akan tersampaikan dengan baik dan akan terus dimonopoli oleh mereka yang berkepentingan. Rakyat saban hari akan terus menuntut keadilan di depan gedung mewah tanpa suara mereka akan ditindaklanjuti. Dengan memenangkan pertarungan pilpres 2024 maka semua kebijakan eksekutif dan legislatif akan cenderung memihak kaum kapitalis sebagai bohir yang menentukan seorang presiden. Dengan begitu kepentingan penguasa saat ini yang tidak sejalan dengan roh pancasila akan terus dipertahankan meskipun rakyat menolak kebijakan itu. Contohnya adalah perppu ciptaker dan keinginan rakyat untuk mengevaluasi pembangunan ibu kota baru.

Perihal perppu ciptaker yang kita berikan kewenangan besar kepada presiden untuk menerbitkannya tidak diuji terlebih dahulu di legislatif. Karena tidak mungkin orang yang berasal dari kelompok yang sama menganggap produk undang-undang tersebut inkonstitusional dan membatalkannya. Dipecatnya seorang hakim Mahkamah Konstitusi karena menyatakan UU ciptaker inkonstitusional bersyarat adalah pengalaman buruk dari suatu koalisi besar.

Namun, apabila koalisi besar ini kalah dalam pertarungan pilpres 2024, maka mereka akan menjadi oposisi yang bertujuan menghambat pemerintah masa depan untuk mengevaluasi kebijakan mereka hari ini. Koalisi besar yang sedang dirancang ini lahir dari partai politik yang semuanya partai pendukung pemerintah saat ini. Ketika presiden masa depan akan mencabut perppu ciptaker yang telah menjadi undang-undang, tentu mekanismenya melalui sidang Legislatif. Berhubung legislatif dikuasai oleh golongan yang menginginkan undang-undang tersebut tidak dicabut, maka mereka akan menjadi penghalang bagi pemerintah selanjutnya. Begitu juga dengan IKN, saat presiden masa depan mengevaluasi kebijakan itu, apabila ingin mengubahnya mekanismenya tetap sama melalui persetujuan legislatif.

Ironinya koalisi partai politik hari ini sama-sama membuka pintu untuk terbentuknya koalisi besar. Koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan, juga membuka peluang untuk menciptakan koalisi besar dalam menghadapi pilpres 2024. Pergerakan dan pertemuan serta komunikasi yang dibentuk oleh partai politik hari ini mengarah ke koalisi besar. Tidak ada jaminan bagi rakyat Indonesia untuk memiliki wakil di senayan meskipun mereka yang memilih wakil-wakil tersebut. Politik Indonesia sudah dimonopoli oleh kelompok tertentu. Maka perlu terobosan baru untuk mendobrak sistem yang sengaja diciptakan oleh mereka yang bertujuan bertolak belakang dengan sila kelima.